Law Firm Tasrif M. Saleh & Partners

LITIGASI PIDANA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang ketentuan umum, buku II tentang kejahatan, dan buku III tentang pelanggaran.
2. Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP: Selain KUHP, terdapat juga undang-undang pidana khusus yang diatur di luar KUHP, Seperti : UU No. 19/2019 Tentang TIPIKOR, UU No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dll.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana. KUHAP mengatur tentang berbagai aspek dalam pelaksanaan hukum acara pidana, seperti penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHAP juga mengatur tentang alat bukti, praperadilan, putusan pengadilan, tertangkap tangan, pengadilan, saksi, sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. KUHAP merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Agama untuk melaksanakan wewenangnya.
4. Yurisprudensi: Yurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang menjadi acuan dalam menafsirkan hukum pidana.

LITIGASI PERDATA

Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang satu dengan yang lain. Sumber hukum perdata terdiri dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil menentukan isi hukum, yaitu tempat di mana materi hukum itu diambil, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Sumber hukum formil, di sisi lain, adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Berikut adalah beberapa sumber hukum perdata di Indonesia:
1. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)
2. KUH Perdata atau BW
3. KUHD atau Wetboek van Koophandel
4. Traktat
5. Yurisprudensi
6. Kebiasaan
Hukum perdata dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formal. Hukum perdata materil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum, sedangkan hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata materil apabila ada yang melanggarnya

KEPAILITAN

HAK CIPTA PATEN & MEREK

PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN

Telah tersertifikasi SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia) dengan Nomor : 8272-50578-500-0916

KETENAGA KERJAAN

HUKUM PERKAWINAN KELUARGA

KEIMIGRASIAN

HUKUM TATA USAHA NEGARA

ARBITRASE

PROPERTI

ASURANSI

PARLEMEN & PEMERINTAHAN